Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Rocky Gerung, menegaskan bahwa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) tidak akan bisa berkembang maksimal tanpa dukungan nyata dari negara. Tanpa fondasi yang kuat, koperasi ini dikhawatirkan hanya berhenti sebagai pembentukan lembaga di atas kertas, bukan gerakan ekonomi yang benar-benar hidup di masyarakat.
Rocky mengingatkan bahwa konstitusi Indonesia sebenarnya sudah mengakui tiga pilar utama ekonomi nasional, yaitu korporasi (perusahaan swasta), BUMN, dan koperasi. Namun dalam praktiknya, koperasi justru sering kali hanya menerima remahan bantuan dari perusahaan swasta. “Konstitusi kita mengenal tiga player, korporasi, BUMN dan koperasi untuk menghasilkan solidaritas. Dalam praktiknya koperasi hanya menemukan tetesan CSR dari korporasi,” ujarnya dalam Diskusi Publik Pra Kongres Nasional Syarikat Islam di Jakarta, Senin (5/10).
Rocky menyebut program KDKMP yang digalakkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari upaya transformasi ekonomi yang lebih luas. Ia menegaskan bahwa berbagai kendala yang muncul dalam pelaksanaannya tidak seharusnya dijadikan alasan untuk menghentikan pengembangan koperasi.
Menurutnya, keberhasilan koperasi seharusnya tidak diukur dari megahnya gedung atau terbentuknya struktur organisasi, melainkan dari sejauh mana koperasi itu mampu menjawab kebutuhan nyata warga di tingkat desa dan kelurahan. Koperasi, kata Rocky, adalah amanat konstitusi yang harus terus dijalankan.
KDKMP idealnya tumbuh sebagai gerakan bersama yang berakar dari kebutuhan masyarakat, bukan sekadar program yang lahir dari atas. Dengan dukungan negara yang memadai, Rocky berharap koperasi bisa benar-benar menjadi kekuatan ekonomi rakyat yang setara dengan dua pilar lainnya.
Sumber: Antara News
