Hakim MK Bingung dengan Surat Penyetaraan Pendidikan Gibran: 'Agak Bersayap'

Sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 yang menyorot syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyimpan momen menarik. Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arsul Sani terang-terangan mengaku kesulitan memahami surat penyetaraan pendidikan Gibran yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 2019.

Persoalannya bukan sekadar soal dokumen biasa. Arsul membandingkan dua surat dari dua kementerian berbeda — Kemendikbud dan Kemendikti — yang sama-sama punya kewenangan menerbitkan penyetaraan pendidikan luar negeri, tapi isinya tidak setara satu sama lain. Surat dari Kemendikti dinilai lebih mudah dipahami karena yang disetarakan adalah ijazah secara langsung.

Sementara itu, surat dari Kemendikbud dianggap membingungkan karena yang disetarakan bukan ijazah, melainkan pengetahuan Gibran. “Ini agak bersayap, Pak, terus terang bagi kami untuk memahami. Di mana agak bersayapnya? Karena yang Bapak setarakan itu adalah pengetahuan, yang bersangkutan dinilai memiliki pengetahuan setara tamat sekolah menengah kejuruan,” kata Arsul dalam sidang yang risalahnya dibuka pada Selasa, 6 Oktober 2026.

Merespons hal itu, Dirjen Kemendikdasmen Gogot Suharwoto yang hadir di sidang memberikan penjelasan. Ia menyebut Gibran mengajukan penyetaraan untuk diploma of business studies dari UTS Insearch, Australia — jenis pendidikan yang memang tidak dikenal dalam sistem pendidikan Indonesia, sehingga penyetaraan tidak bisa dilakukan berdasarkan ijazah semata.

“Jadi, ada tiga yang kita padankan. Ada tahun belajar, rapor, dan struktur kurikulum yang diambil pada saat di Australia dengan struktur kurikulum yang ada di SMK di Indonesia dengan jurusan akuntansi dan keuangan,” jelas Gogot. Dokumen yang diterima Gibran dari Australia pun disebut hanya berupa certificate of attendance, bukan ijazah penuh.

MK dijadwalkan membacakan putusan atas gugatan ini pada malam hari yang sama. Perdebatan soal surat penyetaraan pendidikan Gibran ini menjadi salah satu poin krusial yang harus dituntaskan sebelum putusan final diketok.

Sumber: Detik.com