Sistem Pungutan Jatiluwih Jadi Sorotan, DPRD Tabanan Desak Evaluasi Mekanisme

Sistem Pungutan Jatiluwih Jadi Sorotan, DPRD Tabanan Desak Evaluasi Mekanisme

Kawasan Wisata Jatiluwih di Tabanan kembali menjadi pusat perhatian setelah sejumlah warga mengadu soal sistem pemeriksaan dan pungutan tiket. Keluhan beredar di media sosial bahwa masyarakat yang sekadar melewati area ini tetap diminta membayar, padahal mereka tidak berniat berwisata.

Mendengar berbagai keluhan, DPRD Tabanan meminta pengelola kawasan wisata mengevaluasi sistem pungutan mereka. Ketua DPRD setempat, I Nyoman Arnawa, menekankan pentingnya aturan yang jelas untuk membedakan pengunjung wisata dengan warga lokal yang hanya melintas.

Arnawa khawatir jika sistem serupa diterapkan di semua destinasi wisata lain di daerah itu, masyarakat akan terus-menerus diminta bayar ketika melewati area wisata untuk aktivitas sehari-hari. Menurutnya, langkah evaluasi harus melibatkan koordinasi antara pengelola, dinas terkait, dan DPRD agar tercipta aturan yang adil.

“Jangan sampai nanti semua destinasi wisata, termasuk desa wisata, menerapkan hal yang sama. Masyarakat yang hanya melintas kemudian ikut dipungut. Ini harus dipikirkan dan dikaji bersama agar ada aturan yang jelas,” kata Arnawa pada Jumat (30/10/2026).

Di sisi lain, I Ketut Purna, manajer DTW Jatiluwih, membantah adanya pungutan terhadap masyarakat yang hanya melewati. Dia menjelaskan bahwa pemeriksaan di pos hanya untuk menentukan apakah pengendara datang sebagai wisatawan atau sekadar melintas.

Purna menekankan retribusi hanya ditagihkan kepada yang benar-benar menikmati kawasan wisata, termasuk mereka yang singgah untuk makan atau minum. Retribusi tersebut sudah disepakati bersama pemerintah lokal.

“Kalau memang hanya melintas, silakan lewat. Namun, kalau berhenti dan berkunjung ke objek wisata, tentu ada retribusi sesuai kerja sama yang telah disepakati dengan pemerintah,” ujar Purna.

Purna juga menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Bali yang merasa terganggu dengan pemeriksaan tersebut. Meskipun tetap melakukan pemeriksaan untuk mengantisipasi pengunjung yang tidak membayar tiket, pihak pengelola menyatakan siap berdiskusi dengan DPRD untuk menemukan solusi yang lebih baik bagi semua pihak.

Sumber: Detik Travel

Baca Juga

Scroll to Top